VS: Indonesië moet aan autonomie Papua werken

WASHINGTON (ANP/AFP) – De Verenigde Staten hebben Indonesië woensdag opgeroepen vaart te zetten achter het realiseren van meer autonomie voor de regio Papua. Dat heeft Joseph Yun, een hoge functionaris op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, woensdag gezegd.

Yun stelde dat de VS de contacten met Indonesië wil uitbreiden, maar dat Washington niet de ogen zal sluiten voor de mensenrechtensituatie in Papua.

Papua, dat vroeger Irian Jaya heette, kwam in 1963 onder Indonesisch gezag nadat Nederland de kolonie onder buitenlandse druk had verlaten. Indonesie verleende Papua negen jaar geleden meer autonomie in de hoop het onafhankelijkheidsstreven van de bevolking in te dammen. Separatisten hadden tientallen jaren gestreden voor de onafhankelijkheid van Papua.

Yun zei woensdag dat de Verenigde Staten geen voorstander zijn van een onafhankelijk Papua, maar dat Indonesië er wel voor moet zorgen dat Papua echt autonoom wordt. Volgens activisten in Papua is de wet over autonomie uit 2001 halfslachtig en is het lot van de bevolking niet echt verbeterd.

Interview in Moluks radioprogramma ‘Sagu Manta’

Het Molukse radioprogramma ‘Sagu Manta’ van Radio Capelle wordt landelijk beluisterd en heeft elke week aandacht voor de situatie van de Molukse gewetensgevangene. Deze week een interview over de laatste ontwikkelingen. Sharon Thenu in gesprek met Joram Tentua van PAK.

Klik hier: Interview PAK – Sagu Manta

Meer info over het radioprogramma: radiocapelle.nl/sagumanta

Densus 88 Harus Diselidiki Badan Independen

bron: liputan6.com

Jakarta: Australia telah mengirim Polisi Federal Australia ke Maluku, Indonesia untuk menyelidiki kasus yang menyebutkan Detasemen Khusus (Densus) Antiteror 88 menyiksa 12 orang kelompok separatis di Ambon pada bulan lalu. demikian yang dilansir media The Sydney Morning Herald.

Dugaan penyiksaan yang dilakukan Densus 88 tersebut membuat Wakil Direktur Human Rights Watch untuk Asia, Phil Roberston, bersuara. “Detasemen 88 harus diselidiki oleh badan independen. Jenis penyiksaan adalah dakwaan yang akan memberatkan pemerintah Indonesia dan itu adalah dakwaan memberatkan mereka yang mendukung Detasemen 88,” ujar Robertson.

Seperti diketahui, Sebuah penyelidikan oleh Herald telah mengungkapkan bahwa sekitar 12 aktivis yang ditangkap pada bulan Agustus dan dibawa ke kantor Detasemen 88 di Ambon telah dianiaya secara brutal.

“Kami semua disiksa di luar batas dan selama penyiksaan, jika kita menyebut nama Tuhan Yesus kami akan dipukul dan ditampar,” kata Yusuf Sahetapy, salah satu seorang narapidana.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri menolak untuk mengkonfirmasi atau menyangkal apakah Australia akan melakukan pelarangan kepada tentara Detasemen 88. “Pemerintah Australia menyadari dan khawatir dengan tuduhan-tuduhan kebrutalan terhadap tahanan politik,” kata jurubicara itu. “Kami akan terus memonitor situasi dan membuat representasi yang diperlukan,” imbuh dia.

Komandan Detasemen 88, Tito Karnavian, mengatakan unit di Maluku ini tidak berada di bawah kekuasaannya dan lebih mengacu kepada polisi.”

Sementara Direktur penyelidikan kriminal di Maluku, Jhonny Siahaan, mengatakan tidak ada tindak kekerasan dalam penyelidikan. “Semua orang yang ditangkap yang baik-baik saja. Tidak ada patah tulang, semua sehat, tidak ada rumah sakit,” ujarnya. (SMH/JAY/MEL)

Densus 88 di Ambon Dibubarkan

Liputan6.com

Didesak oleh  Australia, Indonesia bubarkan densus 88 di Ambon. Hal ini disampaikan oleh komandan pasukan elite Detasemen Khusus (Densus 88) Brigadir Jendral Polisi Tito Karnavian. Menurutnya Densus 88 akan segera dibubarkan terkait dengan adanya laporan pelanggaran serius terhadap tahanan politik di provinsi Maluku.
Pemerintah Australia mendapat laporan adanya tindak kekerasan yang terjadi pada sekelompok orang yang ditangkap bulan lalu dan dibawa ke markas besar Detasemen Khusus 88 Ambon. Para tahanan ini mengaku dipukuli sampai seminggu, kepalanya ditutup plastik yang membuat mereka sesak napas, ditusuk dengan paku, disundut puntung rokok dan diperintahkan untuk makan cabe mentah.

Dua anggota kelompok separatis yang ditangkap menjelang kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono awal Agustus 2010 bahkan harus dirawat di rumah sakit akibat penyiksaan tersebut. “Australia punya hak untuk turut serta untuk melarang tindak kekerasan dalam kasus ini yang melibatkan kasus pemukulan yan merampas hak-hak asasi para korban, kata Jenny Dee, pejabat penerangan Kedubes Australia di Jakarta, Selasa (14/9). “Kami akan terus memantau situasi, dan membuat representasi yang diperlukan,” Imbuh nya. (News.smh/ARI)